Inspektorat Kabupaten

Sejarah singkat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala

Inspektorat Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang disebut dengan Itwilkab, merupakan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP), dibentuk pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Pada saat era reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu mulai tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, Inspektorat Wilayah Kabupaten Barito Kuala berubah nomenklatur menjadi Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Barito Kuala Lembaran Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Seri D No Seri 26. Dalam kedudukannya sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seiring dengan perubahan paradigma yang menyertai proses reformasi, isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengawasan terhadap kinerja pelayanan pemerintahan. Banyak hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah, salah satunya adalah pengawasan. Pada Franle birokrasi, mekanisme pengawasan interal pemerintah adalah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) seperti inspektorat provinsi/Kab/Kota dan mekanisme penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala adalah untuk menilai proses dan realisasi suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi demikian selaras dengan perubahan paradigma yang semula hanya sebagai “Wacthdog” kemudian menjadi konsultan (quality insurance). Perubahan Paradigma ini menuntut perbaikan kinerja dan kompetensi APIP yang ada di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka nomenklatur Badan Pengawasan Daerah dikembalikan lagi menjadi Inspektorat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2008  tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten yang tertuang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2008.

Dijelaskan dalam  Perda tersebut bahwa kedudukan Inspektorat merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan secara tegas dinyatakan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Kemudian pada tahun 2010 Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang merupakan lembaga teknis didaerah, dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dituangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2010.

Seiring dengan berkembangnya pemerintahan didaerah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka Inspektorat daerah merupakan salah satu Satuan Organisasi Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang tertuang dalam lembaran daerah nomor 34 Tahun 2016.

ALAMAT KANTOR

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terletak di jalan Jenderal Sudirman No.70 Marabahan Telpon/Faxmile 05114799050, email : inspektorat@baritokualakab.go.id,  Kode Pos 70513.

VISI, MISI, DAN MOTTO INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Mempunyai Visi “ TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

Misi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala adalah :

  1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal.
  2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah.

BIODATA INSPEKTUR KABUPATEN BARTO KUALA.

  • NAMA                  : Drs. JOHAN ARIFIN
  • NIP.                       : 19581209 199103 1 002
  • Pangkat/Gol       : Pembina Utama Muda / IVc
  • Pendidikan         :
  1. SDN Budi Banjarmasin Tahun 1971
  2. SMPN 2 Banjarmasin 1974
  3. SMAN Banjarbaru 1977
  4. Universitas Lambung Mangkurat (Sospol) 1988

 

Jabatan                :   1.    Kasubbag TU & Keuangan pada Bagian Umum Setwilda Tk II Barito Kuala Tahun 1993-1994.

  1. Kasi Perhubungan & Telekomunikasi pada Bappeda Tk II Barito Kuala Tahun 1994-1996.
  2. Kasi Pendaftaran & Pendataan pada Dispenda Tk II Barito Kuala Tahun 1996-2000.
  3. Kabag Umum Setda Barito Kuala Tahun 2000-2001.
  4. Kabag TU pada Dinas Pendapatan Kab. Barito Kuala Tahun 2001-2003.
  5. Kabag Perwat Setda Barito Kuala Tahun 2003-2004.
  6. Kabag Umum Setda Kab. Barito Kuala Tahun 2004-2007.
  7. Kepala BPKKD Kab. Barito Kuala Tahun 2007-2008.
  8. Staf Ahli Bupati Barito Kuala Bid. Ekonomi & Keuangan Tahun 2008-2009.
  9. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Barito Kuala Tahun 2009-2010.
  10. Inspektur Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-Sekarang.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KAB. BARITO KUALA

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI BERIKUT :

 

NO.

JAB. STRUKTURAL /JAB. FUNGSIONAL  

ESELON

 

PANGKAT/GOL. RUANG

JUMLAH ORANG PENDIDIKAN TERAKHIR
1 2 3 4 5 6
1 Inspektur II b Pembina Utama Muda (IVc) 1 S1
2 Sekretaris III a Pembina Tk.I  (IVb) 1 S2
3 Inspektur pembantu Wilayah I III a Pembina Tk.I  (IVb) 1 S1
4 Inspektur pembantu Wilayah II III a Pembina Tk.I  (IVb) 1 S1
5 Inspektur pembantu Wilayah III III a Pembina Tk.I  (IVb) 1 S1
6 Inspektur pembantu Wilayah IV III a Pembina Tk.I  (IVb) 1 S1
7 Kasubbag Program & Keuangan IV a
8 Kasubbag Evaluasi & Pelaporan IV a Penata (IIIc) 1 S1
9 Kasubbag Umum & Kepegawaian IV a Penata (IIIc) 1 SLTA
 

 

 

 

10 Auditor Utama Pembina Utama Muda (IVc) 1 S1
11 Auditor Madya Pembina Utama Muda (IVc) 1 S1
12 P2UPD Madya Pembina Tk. I (IVb) 1 S1
13 P2UPD Madya Pembina (IVa) 3 S1
14 P2UPD Muda Penata Tk.I (IIId) 1 S1
15 P2UPD Muda Penata (IIIc) 1 S1
16 Auditor Muda Penata (IIIc) 1 S2
17 Auditor Muda Penata (IIIc) 1 S1
18 Auditor Pertama Penata (IIIc) 2 S1
19 Auditor Pertama Penata Muda Tk.I (IIIb) 4 S1
20 Auditor Terampil Penata Muda (IIIa) 1 S1
21 Calon Auditor Penata Muda (IIIa) 2 S1
22 Staf pelaksana Penata Muda (IIIa) 1 S1
23 Staf pelaksana Pengatur (IIc) 2 SLTA
24 Staf pelaksana Pengatur Muda Tk.I (IIb) 1 SLTP
25 Staf pelaksana Juru Tk.I (Id) 1 SLTP
Jumlah keseluruhan pegawai 32

 

Dari table tersebut diatas dapat kami terangkan sebagai berikut :

  1. Pejabat Struktural setingkat eselon IIb sebanyak 1 orang
  2. Pejabat Struktural setingkat eselon IIIa sebanyak 5 orang
  3. Pejabat struktural setingkat eselon IVa sebanyak 2 orang
  4. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 13 orang
  5. Pejabat Fungsional P2UPD sebanyak 6 orang
  6. Pejabat Fungsional umum sebanyak 5 orang

 

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA DI INSPEKTORAT KAB. BARITO KUALA TAHUN 2017

INFORMASI :

Inspektorat barito kuala merupakan salah instansi yang diberi wewenang dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai mana telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 46 sebagai berikut : ”Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota”.

Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 209 ayat 2 bahwa perangkat daerah kabupaten salah satunya adalah inspektorat. Tugas dari inspektorat sebagai salah satu perangkat daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 paragraf 5 pasal 216 ayat 2 yang berbunyi “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”.

Dengan terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan dibawanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan APBN, maka APBDesa mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 1 milyard perdesa. Sementara aparatur desa sendiri belum mempunyai pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kabupaten yang termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, maka merupakan tugas berat bagi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mengingat desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 195 desa.

SEMUA KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN KECUALI ADA BEBERAPA YANGBELUM DILAKSANAKAN :

  1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
  3. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
  4. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.