Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Barito Kuala

  1. Sejarah Singkat Bapegdiklat

Secara historis lembaga ini muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan :”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”.

Selanjutnya untuk melaksanakan pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 24 Nopember 2010.

Perubahan nama Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2016.

  1. Alamat, Notelp/Fax, email, dan media social Bapegdiklat

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Marabahan Kalimantan Selatan 70511

No telp/Fax : 0511-4799507

email : bkd@baritokualakab.go.id

Media Sosial : facebook Bapegdiklat Batola

  1. Visi Misi 2013-2017

Visi
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian yang Efektif Guna Mewujudkan PNS yang Kompeten.

Misi
Mewujudkan perencanaan dan penataan PNS sesuai kompetensinya;

  1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
  2. Meningkatkan pembinaan aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja, pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai;
  3. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat dengan didukung oleh pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian yang akurat.
  4. Profil Pimpinan (Terlampir)
  5. Struktur Organisasi (terlampir)
  6. Rekapitulasi PNS Bapegdiklat (terlampir)
  7. Indikator Kinerja Bapegdiklat (terlampir)
  8. Program dan Kegiatan Bapegdiklat

Program prioritas yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2012-2016 antara lain sebagai berikut :

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan adalah Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan etos kerja para aparatur dalam  rangka menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran adalah Meningkatnya keahlian/keterampilan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Hasil program adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  1. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
  3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
  1. Program Pendidikan Kedinasan

Tujuan adalah meningkatkan profesionalisme para pejabat struktural.
Sasaran
adalah meningkatnya kompetensi para pejabat struktural.

Hasil program adalah terlaksananya kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural.

  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan adalah meningkatkan pembinaan kepada aparatur agar dapat mencapai kualitas pelayanan yang prima
Sasaran
adalah meningkatnya pelayananan aparatur yang berkualitas.

Hasil program adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  1. Seleksi penerimaan calon PNS
  2. Penempatan PNS
  3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
  4. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
  5. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
  6. Proses penangganan kasusu-kasus pelanggaran disiplin PNS
  7. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
  8. Pelaksanaan sumpah/janji PNS
  1. Realisasi Kinerja Tahun 2012-2016 dan target 2017

Untuk masing-masing pencapaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD (2012-2016) pada tabel dibawah ini :

No Indikator Kinerja Utama 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1 Presentase jumlah PNS yang kompeten 81 % 85 % 87 % 90 % 91,93 % 100 %
2 Presentase formasi CPNS yang mendapat persetujuan Kementerian PAN dan RB 50 % 50 % 50 % 0 % 0 % 50 %
3 Presentase bezeting pejabat struktural yang sesuai kompetensi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Rasio pelanggaran disiplin PNS 4 PNS : 5.520 7 PNS
:
5.468
4 PNS
:
5.441
0 PNS
:
5.682
12 PNS
:
5.177
12 PNS
:
5.000
5 Cakupan layanan administrasi kepegawaian 75 % 76 % 77 % 78 % 78 % 100 %
6 Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100%

Capaian atas indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel diatas secara umum menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Penjelasan secara lengkap menyangkut capaian kinerja secara keseluruhan terhadap sasaran-sasaran tahun 2012-2016 berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dijelaskan lebih lanjut dibawah ini :

  1. Indikator Kinerja Utama Presentase jumlah PNS yang kompeten diukur melalui 3 indikator program/kegiatan dengan capaian sejak tahun 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut :
No Indikator Sat 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1. Jumlah PNS yang lulus Diklat Kepemimpinan PNS 48 10 25 14 17 22
2. Jumlah PNS yang lulus Diklat Prajabatan Calon PNS 80 54 45 273 64 80
3. Jumlah  pejabat fungsional yang bersertifikat PNS 0 0 20 161 238 100

            Dengan diselenggarakannya diklat kepemimpinan, prajabatan dan pelatihan teknis/fungsi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

  1. Indikator Kinerja Utama Presentase formasi CPNS yang mendapat persetujuan Kementerian PAN dan RB diukur melalui indikator program/kegiatan dengan capaian sejak tahun 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut :
No Indikator Sat 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1. Rekruitmen CPNS yang akuntable CPNS 54 50 311 0 0 80

            Dengan diselenggarakannya kegiatan penerimaan Calon PNS diharapkan dapat mengisi formasi yang kosong, yang diisi oleh generasi-generasi muda berkualitas standar pemerintah.

  1. Indikator Kinerja Utama Presentase bezeting pejabat struktural yang sesuai kompetensi diukur melalui indikator program/kegiatan dengan capaian sejak tahun 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut :
No Indikator Sat 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1. Jumlah rekomedasi mutasi/promosi PNS yang kompeten surat rekomendasi 10 10 10 11 12 12

            Dengan dilaksanakannya kegiatan mutasi/promosi diharapkan para pejabat yang dimutasi atau di promosikan mendapat penyegaran dalam melaksanakan tugas.

  1. Indikator Kinerja Utama Rasio pelanggaran disiplin PNS diukur melalui indikator program/kegiatan dengan capaian sejak tahun 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut :
No Indikator Sat 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1. Jumlah rekomendasi proses hukuman disiplin dan ijin kawin/cerai surat rekomendasi 10 11 11 12 12 12

            Kegiatan pembinaan kepada PNS sangat diperlukan agar tercipta  sikap etos kerja yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

  1. Indikator Kinerja Utama cakupan layanan administrasi kepegawaian diukur melalui 10 indikator program/kegiatan dengan capaian sejak tahun 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut :
No Indikator Sat 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1. Jumlah PNS selesai proses usul cuti PNS 1.104 1.046 901 995 955 750
2. Jumlah PNS selesai proses usul kenaikan gaji berkala PNS 2.110 2.718 2.312 2.395 2.147 2.500
3. Jumlah PNS selesai proses usul kartu identitas kepegawaian (Karis/Karsu, Karpeg/KPE dan Taspen) PNS 213 234 348 528 222 50
4. Jumlah PNS yang disetujui usul kenaikan pangkat PNS 1.304 1.137 1.159 754 546 600
5. Jumlah PNS selesai Proses usul pencantuman gelar PNS 83 70 42 0 0 10
6. Jumlah PNS selesai Proses usul ijin belajar PNS 246 220 6 0 0 10
7. Jumlah PNS selesai Proses usul pensiun PNS 75 98 72 59 75 80
8. Jumlah PNS yang dinilai berprestasi PNS 9 9 9 9 7 9
9. Jumlah PNS mendapat bantuan beasiswa tugas belajar PNS 8 3 4 4 2 6
10. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah/janji PNS PNS 80 53 69 0 310 80

            Dengan terselesaikannya permohonan layanan dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan berdampak pada kepuasan para PNS atas layanan yang diberikan oleh BKD.

  1. Indikator Kinerja persentase ketersediaan data pegawai yang akurat diukur melalui indikator program/kegiatan dengan capaian sejak tahun 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut :
No Indikator Sat 2012 2013 2014 2015 2016 Target 2017
1. Persentase PNS yang menyampaikan data akurat untuk diinput ke aplikasi Simpeg % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Dengan meningkatnya data akurat para PNS yang terekam dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) maka dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan berbasis online. sehingga PNS melakukan usul/permintaan layanan kepegawaian tidak harus datang ke kantor BKD tetapi cukup melalui media internet saja.